Polisi langgar HAM di Musi Rawas

tidak tertutup peluang polisi melanggar ham dalam penanganan kerusuhan massa di kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan 2012. itulah masukan wakil ketua dpd, la ode ida, tentang tindakan polisional yang malahan berujung selama kematian lima penduduk setempat.

gesekan kepentingan juga politik setempat, saat tersebut, membeli emosi warga mengarah dalam demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten tersebut, menjadi kabupaten musi rawas utara, yang urung dikabulkan.

kerusuhan musi rawas tak usah terjadi apabila polisi mampu mengendalikan diri saat mengamankan aksi demo masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah, ujarnya senator ida, di kendari, minggu.

saat masyarakat melakukan aksi demo tutur senator itu, sepenuhnya berjalan tidak berbahaya, damai dan lancar tanpa banyak dan bertindak anarkhis.

Informasi Lainnya:

massa berubah anarkhis kata dia, setelah polisi yang mengamankan demo menembaki masyarakat secara brutal dan menewaskan empat masyarakat juga beberapa pihak luka. tidak kurang markas polres musi rawas dibakar, pilihan rumah kepolisian setempat dan sama. malahan banyak pernyataan kiranya kabupaten tersebut tak lagi menerima kehadiran polisi.

masyarakat yang luka kemudian dilarikan dalam rumah sakit, tapi hanya beberapa hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak tersebut meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan pada musi rawas, ujarnya.

senator ida mengatakan, selama senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd dari sumatera selatan, akan berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi segera dengan masyarakat setempat.

dalam kunjungan itu kami ingin membayar warga musi rawas dan menuntut pemekaran wilayah menjadi kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, karena wilayah tersebut ingin langsung dibahas adalah daerah otonom baru bersama empat calon daerah otonom yang lain selama indonesia, katanya.

mereka dan terlibat dalam penembakan warga itu, agar diberi hukuman setimpal, sehingga mampu meninggalkan jera bagi polisi-polisi lain supaya mengambil tindakan brutal, katanya.

menurut senator ida, baru banyak lima calon daerah otonom baru dan mau dibahas dpr selama sidang berikutnya yang direncakan dalam juli 2013.

kelima calon daerah otonom baru tersebut yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat serta kota muna (sulawesi tenggara).