kementerian selama negeri (kemdagri) akan mengevaluasi anggaran penghasilan juga belanja daerah (apbd) agar hapal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) dalam setiap pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, pada jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan kiranya pada sederat daerah kasus warga miskinnya masih di atas 20 persen, tapi properti dan mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tidak bagus, tutur mendagri usai menjalankan peringatan hari otda 2013, selama hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran itu akan dilaksanakan kemdagri bersama melalui unit kerja presiden jenis pengawasan serta pengendalian pembangunan (ukp4), yang dimulai selama mei.
mendagri menyebutkan ketika ini sederat daerah diindikasikan cuma menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah agar pembangunan, tengah sisanya sebagian besar digunakan agar berbelanja aparatur atau gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah agar shopping modal mesti ditingkatkan menjadi tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, anggaran dan paling banyak digunakan dengan pemda adalah agar belanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), serta perjalanan dinas. bahkan banyak dan shopping aparaturnya sampai 72 persen.
itu tidak adil, dengan karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi masih berlangsung pada kemdagri, untuk lalu dibicarakan dengan ukp4 dalam awal mei. hasil evaluasi ingin dibuat dengan rutin dan bertahap juga diberikan pada presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi juga mau diserahkan terhadap gubernur, agar selama mengevaluasi apbd 2014 nanti mesti waktu untuk dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.